1.
Penerapan Pasal 18 UUD 1945 Ayat (1) dan (2) adalah pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan untuk....
A.
memudahkan pekerjaan pemerintah
pusat
B.
membagi kewenangan pemerintahan
C.
mengembangkan potensi daerah
D.
memperbaiki kesejahteraan
rakyat
E.
daerah dapat berkembang mandiri
2.
Pemerintah pusat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia
dilaksanakan oleh…. ….
A. Lembaga Eksekutif yakni
Presiden, wakil presiden, Kementerian negara dan lembaga Non-Kementerian
B.
Setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur
dalam UUD Negara RI tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya
C.
Lembaga legislative dan lembaga eksekutif
D. Lembaga yudikatif yang terdiri
dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstutusi dan Komisi Yudicial
E.
Lembaga konstuttif dan lembaga eksaminatif
3. Berdasar UUD Negera RI Tahun 1945 pasal 17 ayat
(1 ) sampai dengan ayat (4), Negara Indonesia menerapkan system pemeritahan
presidensiil. Salah stu ciri Negara yang menerapkan sistem pemerintahan
presidensiil antara lain…
A. Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak
B. Kekuasaan presiden sebagai kepala Negara pada
masa jabatannya dapat dijatuhkan oleh DPR
C. Presiden kedudukannya sebagai kepala Negara
sekaligus kepala pemerintahan
D. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para meneteri Negara
E. Para menteri mendapat amanat dari DPR dan
bertanggung jawab kepada DPR.
4. Pak Budi dan Pak Andi
berselisih paham tentang pembagian hasil dari usaha kerjasama yang mereka
lakukan selama ini. Pak Andi bersama teman-temannya menganiaya Pak Budi karena
dituduh telah melakukan korupsi. Tindakan Pak Andi dilaporkan ke pihak yang
berwajib oleh Pak Budi.
Tindakan Pak Andi
melanggar prinsip-prinsip hukum dalam bidang ....
A.
hukum publik
B.
hukum privat
C.
hukum ketenagakerjaan
D.
hukum administrasi negara
E.
hukum keluarga dan waris
5.
Pengelolaan kekuasaan negara Republik Indonesia dilakukan oleh
lembaga-lembaga Negara. Berdasar UUD Negara RI tahun 1945, Lembaga Negara RI
pemegang dan pengelola kekuasaan legislatif adalah….
A. Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B. Mahkamah
Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
C. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Komisi Yudicial (KY)
E. Presiden dan
Wakil Presiden
6.
Montesquieu memperkenalkan Teori Trias Politica (Pemisahan Kekuasaan).
Berdasar teori tersebut kekuasaan Negara dibagi tiga yakni: legislative,
eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memiliki
fungsi….
A.
Melaksanakan peraturan, termasuk didalamnya fungsi mengadili
B.
Mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai
C.
Mengawasi agar undang-undang ditaati
D.
Membela kebenaran sesuai dengan tugasnya
E.
Membuat undang-undang atau peraturan
7. Presiden dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan
DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya
ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan
kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan
Indonesia adalah ....
A. penyusunan rancangan
undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama
B. membuat undang-undang
dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
C. menafsirkan isi
undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
D. mengangkat gubernur
dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia
E. menyelesaikan
kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi
8.
Berdasar UUD Negara RI tahun 1945 pasal 20 ayat (1) hasil
Amandemen, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan
negara di banding presiden, khususnya
dalam hal ….
A.
Proses pembentukan suatu undang-undang
B.
Penyelenggaraan pemerintahan Negara
C.
Perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional
D.
Perencanaan dan pengelolaan keuangan Negara
E.
Pembentukan cabinet atau dewan menteri
9.
Kewenangan presiden RI sebagai kepala pemerintahan berdasar UUD
negara RI tahun 1945 pasal 17 ayat (2) adalah….
A.
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
B.
Memegang kekuasaan pemerintahan n
C.
Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
D.
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
E.
Menetapkan peraturan pemerintah
10. Keuntungan negara menerapkan
system pemerintahan (Kabinet) Presidensiil sebagaimana negara Republik
Indonesia adalah….
A. Adanya
kebebasan mengatur penyelenggaraan pemerintahan
B. Tanggung
jawab presiden dapat dilimpahkan kepada para menteri
C. Menteri-menteri
negara bebas menentukan kebijakan dalam kementeriannya
D. Presiden
bekerja sama dengan DPR dalam menetapkan undang-undang
E. Pemerintahan
yang dipimpin presiden selama masa jabatannya tidak dapat diajtuhkan oleh DPR
41. Dasar negara memiliki hubungan yang erat dengan konstitusi. Hal itu karena …..
a. negara yang didirikan harus memiliki dasar negara.
b. penyusunan konstitusi bersamaan dengan penyusunan dasar negara.
c. dasar negara dipakai untuk menyusun konstitusi negara yang didirikan.
d. konstitusi negara di pakai untuk menyusun dasar negara yang digunakan.
e. salah satu syarat berdirinya negara harus memiliki konstitusi.
12. Berikut ini merupakan substansi konstitusi dari UUD 1945 yaitu …..
a. sebagai hukum dasar dan dasar negara.
b. sebagai hukum dasar tertulis dan nilai-nilai penyusunan dasar negara.
c. sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara.
d. sebagai sumber hukum dan tujuan nasional.
e. sebagai fundamen negara dan suasana kebatinan pendiri negara.
13. Sebagai warga negara yang baik maka sikap yang perlu kita kembangkan terhadap konstitusi antara lain …..
a. menyadari bahwa konstitusi adalah urusan pejabat negara.
b. berbeda pendapat agar konstitusi senantiasa berubah.
c. memahami bahwa perubahan konstitusi dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
d. mematuhi konstitusi yang sesuai dengan visi dan misi kelompoknya.
e. sepakat menempatkan konstitusi sebagai dasar negara.
14. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis formal konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai …..
a. ideologi terbuka.
b. sumber hukum.
c. alat pemersatu bangsa.
d. kepribadian bangsa.
e. cita-cita bangsa.
15. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berikut ini yang bukan merupakan penggolongan HAM yaitu …..
a. Hak asasi diskriminasi sosial.
b. Hak asasi politik
c. Hak asasi ekonomi.
d. Hak asasi persamaan hukum.
e. Hak asasi perlindungan hukum.
16. Bentuk negara kita menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah …..
a. Presidensiil
b. Federasi
c. Parlementer
d. Republik
e. Kesatuan
17. Perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem pemerintahan negara Malaysia adalah …..
a. Indonesia bersistem republik presidensiil sedangkan Malaysia bersistem monarkhi parlementer.
b. Presiden Indonesia sebagai kepala negara sedangkan Raja Malaysia sebagai kepala pemerintahan.
c. Perdana menteri Malaysia memegang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden RI hanya sebagai simbol negara.
d. Menteri di Indonesia dipilih oleh DPR sedangkan menteri di Malaysia dipilih oleh Perdana Menteri.
e. Raja Malaysia sebagai kepala negara sedangkan presiden RI sebagai kepala pemerintahan.
18. Lahirnya globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan pesat dari …..
a. kemajuan manusia dalam hidupnya.
b. dorongan alamiah sebagai mahluk social.
c. majunya teknologi komunikasi dan transportasi.
d. kepandaian manusia dalam hidupnya.
e. kerja keras dari manusia yang ingin maju.
19. Globalisasi membawa pengaruh positif dan negatif sehingga kita harus mewaspadainya. Berikut ini merupakan pengaruh positif dari era globalisasi yaitu …..
a. konglomerasi
b. demokratisasi.
c. konsumerisme.
d. sekulerisasi.
e. westernisasi.
20. Dengan masuknya berbagai pengaruh dari negara lain yang dikhawatirkan dapat membahayakan budaya bangsa, maka sikap yang harus kita lakukan yaitu …..
a. menutup arus informasi dan komunikasi.
b. melarang keluarga bepergian ke luar negeri.
c. menerimanya dengan penuh selektif.
d. melarang pembelian produk luar negeri.
e. melarang orang asing masuk ke Indonesia.
21. Yang tidak termasuk pengertian pers dipandang dari segi ilmu komunikasi yaitu …..
a. usaha mencetak dan menerbitkan.
b. surat kabar dan majalah yang berisi berita.
c. usaha pengumpulan dan penyiaran berita.
d. penyaluran berita melalui media massa, surat kabar, dan TV.
e. orang yang bergerak dalam penyiaran berita.
22. Melalui berita yang disajikan, pers memberikan peran agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan berwirausaha sehingga menjadi masyarakat yang produktif. Hal ini merupakan salah satu fungsi pers yaitu fungsi …..
a. informasi.
b. hiburan
c. kontrol sosial.
d. pendidikan.
e. wahana dialog publik.
23. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat.
4. Melakukan kontrol sosial.
5. Media massa sebagai sarana pendidikan.
6. Media hiburan bagi masyarakat.
Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan merupakan peranan pers nasional yaitu …..
a. 1, 2
b. 2, 3
c. 3, 4
d. 4, 5
e. 5, 6
24. Pers yang tidak sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kode etik jurnalistik maka harus …..
a. berhadapan dengan hokum dan ditarik dari peredaran.
b. dilindungi pemerintah karena telah dijaminkan.
c. dibubarkan dewan pers karena melanggar UU Pers.
d. tetap terbit karena kehidupan pers telah diberi kebebasan.
e. dibiarkan bebas karena jaman reformasi.
25. Dampak negatif penyalahgunaan kebebasan media massa bagi masyarakat adalah …..
a. mempercepat kerusakan moral bangsa.
b. menghambat kegiatan masyarakat sehari-hari.
c. mengganggu ekonomi masyarakat.
d. merugikan investor yang bergerak di bidang media.
e. masyarakat menjadi malas bekerja.
26. Pembaharuan yang sangat mendasar bagi pers nasional dengan disahkannya UU No. 40/1999 tentang Pers adalah …..
a. pers diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
b. Pers tidak lagi diperlukan kode etik dalam kegiatan jurnalistik.
c. Urusan ijin terbit dipermudah dan lancar, serta surat ijin tidak lagi diperlukan.
d. Pers dibebaskan dari segala tuntutan hukum jika terjadi pemberitaan yang salah.
e. Pers diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menggali informasi di masyarakat.
27. Sesuatu disebut bernilai atau bermakna apabila bersifat penting dan harus ada keberadaannya. Hal ini merupakan makna dari …..
a. Nilai materiil.
b. Nilai vital.
c. Nilai kerohanian
d. Nilai keindahan.
e. Nilai religius.
28. Berikut ini merupakan norma yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu norma …..
a. Agama.
b. Kesusilaan.
c. Hukum.
d. Kesopanan.
e. Keindahan.
29. Dasar negara Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan UUD 1945. Hubungan tersebut diantaranya …..
a. pembukaan UUD 1945 merupakan sumber penyusunan dasar Negara.
b. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.
c. Pancasila memuat tujuan nasional Negara Indonesia merdeka.
d. penyusunan pembukaan UUD 1945 bersamaan dengan penyusunan dasar negara.
e. Rumusan sila Pancasila menjadi bertambah ketika dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945.
30. Konstitusi memuat prinsip-prinsip yang paling pokok atau dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Hal ini merupakan substansi konstitusi UUD 1945 sebagai …..
a. hukum tertinggi.
b. hukum dasar.
c. dasar negara
d. fundamen negara.
e. sumber tertib hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar